Chromebook Era Nadiem Rugikan Negara Rp 2,1 Triliun, Tak Bisa Dipakai di 3T

Program digitalisasi sekolah melalui Chromebook era Mendikbudristek Nadiem Makarim kini menuai badai kritik pedas. Audit investigasi terbaru justru mengungkap potensi kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp 2,1 triliun. Lebih memprihatinkan lagi, perangkat teknologi canggih tersebut ternyata banyak menganggur dan tidak berfungsi optimal di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Chromebook Menjadi Beban, Bukan Solusi di Daerah 3T

Chromebook seharusnya menjadi pintu gerbang kemajuan pendidikan. Namun, realitas di lapangan justru berkata sebaliknya. Pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk membeli dan mendistribusikan ratusan ribu unit perangkat ini. Sayangnya, implementasi yang terburu-buru dan tidak matang malah menciptakan masalah baru. Akibatnya, banyak sekolah di daerah 3T hanya bisa memandang perangkat itu sebagai beban yang merepotkan.

Infrastruktur yang Minim Menjadi Penghalang Utama

Chromebook pada dasarnya sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil dan cepat. Inilah titik awal kegagalan utama program ini. Daerah 3T masih sangat kesulitan mendapatkan sinyal yang memadai, apalagi jaringan internet broadband. Selain itu, masalah kelistrikan yang belum merata juga ikut memperparah keadaan. Oleh karena itu, guru dan siswa sama-sama frustasi karena tidak dapat mengakses materi pembelajaran inti yang tersimpan di cloud.

Pelatihan yang Minim Picu Kebingungan Pengguna

Chromebook memerlukan pola pikir dan keterampilan digital yang spesifik. Pemerintah memang mengirimkan perangkat keras, namun seringkali melupakan komponen perangkat lunak berupa pelatihan yang memadai. Banyak guru di daerah 3T mengaku tidak pernah mendapatkan pembekalan yang cukup untuk mengoperasikan atau mengintegrasikan Chromebook ke dalam kurikulum pembelajaran. Sebagai hasilnya, perangkat canggih itu hanya menjadi pajangan di sudut ruang kelas atau disimpan rapat di gudang karena takut rusak.

Kerugian Negara Mencapai Angka yang Fantastis

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berbagai lembaga pengawas akhirnya membeberkan angka kerugian yang mencengangkan. Nilai investasi sebesar Rp 2,1 triliun untuk program Chromebook ini nyaris tidak memberikan dampak signifikan pada peningkatan kualitas belajar di daerah 3T. Dana sebesar itu, sebenarnya, dapat dialihkan untuk membangun infrastruktur pendukung yang lebih mendasar terlebih dahulu. Dengan kata lain, negara mengalami pemborosan anggaran dalam skala yang sangat masif.

Evaluasi dan Transparansi Menjadi Kunci Perbaikan

Pemerintah sekarang harus segera mengambil langkah korektif. Pertama, Kementerian Pendidikan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini. Kedua, mereka harus membuka data distribusi dan penggunaan Chromebook secara transparan kepada publik. Selanjutnya, langkah terpenting adalah melibatkan masyarakat dan guru di daerah 3T dalam merancang solusi yang tepat guna. Hanya dengan cara ini, program digitalisasi pendidikan tidak lagi berjalan di tempat.

Mencari Solusi Konkret di Tengah Praktik yang Salah

Chromebook sebenarnya bukan ide yang buruk. Masalahnya terletak pada eksekusi dan kesiapan lapangan. Sebelum mendistribusikan perangkat, pemerintah seharusnya memastikan infrastruktur pendukung seperti listrik, jaringan internet, dan menara telekomunikasi sudah berjalan dengan baik. Selain itu, program pelatihan guru yang berkelanjutan dan modul pembelajaran luring (offline) wajib menjadi prioritas. Dengan demikian, teknologi benar-benar dapat menjadi alat bantu, bukan sekadar proyek penghamburan uang negara.

Masyarakat Sipil Mendesak Pertanggungjawaban

Berbagai organisasi masyarakat sipil dan penggiat pendidikan kini bersuara lantang. Mereka mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, untuk bertanggung jawab atas kegagalan ini. Desakan untuk melakukan audit forensik dan menyelidiki kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan pun semakin keras. Masyarakat menuntut kejelasan, mengapa program sebesar ini bisa meleset jauh dari tujuannya, dan siapa yang harus memikul tanggung jawab atas kerugian negara triliunan rupiah.

Belajar dari Kegagalan untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Chromebook era Nadiem ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Transformasi digital di sektor pendidikan memang penting dan tidak terelakkan. Namun, kita tidak boleh tergesa-gesa dan mengabaikan kondisi nyata di lapangan. Pembangunan pendidikan harus dimulai dari hal yang paling mendasar. Pada akhirnya, kesuksesan sebuah kebijakan diukur dari manfaat nyata yang diterima oleh mereka yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak di daerah Chromebook 3T yang justru menjadi korban ketidaksiapan ini.

Baca Juga:
Tentara Bayaran Rusia Bantu Perang Kamboja vs Thailand